JOURNEY

TRAGEDI PEMILU 2019 HENDAKNYA TERAKHIR KALI TERJADI HARUS DIUNGKAP AGAR TAK JADI DOSA WARISAN

Jakarta, ARSNEWSY-

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Bambang Soesatyo mendukung segala langkah dan upaya yang dilakukan Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 (AMP-TKP) dalam mengungkap penyebab kematian dan kesakitan para petugas Pemilu 2019, saat di kantornya di Senayan Jakarta, Selasa (14/05/2019).

“Tragedi kemanusiaan itu tidak boleh terulang kembali di masa mendatang,” tambahnya.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang pada pemilu ke depan, menurut Bambang Soesatyo, pihaknya akan mendorong DPR meninjau kembali berbagai peraturan terkait pemilu dan sistem politik. Karena Ini harus menjadi peristiwa terakhir dan tak boleh terulang kembali. Untuk itu harus diambil langkah-langkah perubahan pada pemilu yang akan datang, tegasnya.

Misalnya dalam rekrutmen petugas Pemilu. Itu harus dilakukan dengan hati-hati, sesuai ketentuan dan persyaratan kerja, memiliki kesehatan prima untuk melakuan tugas-tugas Pemilu, dan didukung lingkungan kerja yang memadai dalam melaksanakan tugas. Tenaga-tenaga muda mesti lebih diprioritaskan dalam rekrutmen petugas Pemilu 2024.

Sementara itu, Tim AMP-TKP 2019 diterima para pimpinan DPR, terdiri dari Ketua DPR Bambang Soesatyo, Fahri Hamzah, dan Fadli Zon. Hadir pula anggota Komisi XI H Mukhamad Misbakhun dan anggota Komisi II Firman Subagyo. Sementara Tim AMP-TKP 2019 terdiri atas M. Din Syamsuddin, Ani Hasibuan, Teuku Nasrullah, Fahmi Idris, Siane Indriani, dan lainnya.

Din Syamsuddin mengapresiasi dukungan penuh dari DPR tersebut atas upaya pihaknya mengungkap selengkapnya dan setuntas-tuntasnya tragedi kemanusiaan Pemilu 2019. Din pun sependapat dengan Ketua DPR agar hendaknya tragedi kematian dan kesakitan ribuan petugas Pemilu tidak boleh terulang kembali di masa-masa yang akan datang.

Pada akhir pertemuan, pihak TMP-TKP yang diwakili Din Syamsuddin membacakan kesimpulan hasil pertemuan. Pertama, pihak DPR dan TMP-TKP sepakat mendorong dilakukannya kajian ulang sistem pemilu, pilpres, dan sistem politik secara keseluruhan.

BACA JUGA :  KONSERVASI AIR DESTINASI WISATA BALI PERLU SINERGI DAN KOLABORASI BERBAGAI PIHAK

“Kalangan partai-partai politik harus jernih melihat semua persoalan yang mengakibatkan terjadinya tragedi kemanusiaan tersebut,” tegas Din.

Kedua, para korban tragedi kemanusiaan berupa kematian dan kesakitan ribuan petugas Pemilu 2019 harus dipenuhi hak-hak mereka secara wajar dan terhormat. Terkait pemenuhan hak-hak korban ini, pihaknya memperoleh data lapangan yang menunjukkan pemerintah masih abai terhadap hak-hak mereka.

Pengabaian itu terjadi, menurut Din, tampak dari ketidak-seriusan pemerintah menangani para korban yang sakit hingga mengakibatkan mereka kemudian meninggal dunia. Juga, itu tampak dari ketidak-santunan pemerintah terhadap para korban, yang ditunjukkan dengan ketidak-pedulian terhadap nasib keluarga yang ditinggalkan para korban.

Namun, pihaknya bersyukur bahwa melalui pertemuan dengan pimpinan DPR tadi, para wakil rakyat akan segera turun ke lapangan untuk menyantuni para korban. Pimpinan DPR juga telah berjanji akan segera mendorong sejumlah komisi mengadakan rapat-rapat gabungan untuk lebih serius memperhatikan dan menyelesaikan tragedi kemanusiaan Pemilu 2019.

Selain kedua hal di atas, Din Syamsuddin juga menegaskan hal ketiga, yaitu bahwa tragedi kemanusiaan Pemilu 2019 mahal sekali harganya dilihat dari aspek moral. Hanya dalam waktu beberapa hari usai Pemilu 17 April, telah terjadi demoralisasi luar biasa di kalangan bangsa. Muncul praduga-praduga negatif yang beredar masif di tengah masyarakat, hingga berdimensi internasional.

“Kami tidak ingin, pernyataan-pernyataan yang diberikan berbagai pihak bersifat menghindar atau bahasa gaulnya ngeles,” kata Din. Misalnya, pernyataan sebagian pejabat pemerintah tentang tidak perlunya dilakukan otopsi terhadap korban atau tidak perlunya dibentuk TPF, itu malah membuka kecurigaan yang semakin besar di kalangan masyarakat.

Menurut Din, pihaknya di AMP-TKP mendorong DPR dan pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan melakukan otopsi dengan harapan moralitas bangsa kembali terbangun ke arah positif. Bangsa Indonesia memahami, kematian anggota mereka dalam jumlah besar dalam waktu singkat tentu bukan hal biasa, dan harus diketahui penyebabnya.

BACA JUGA :  BALI DICANANGKAN OLEH MENPAREKRAF SEBAGAI PENGEMBANGAN WISATA BERBASIS KESEHATAN

“TGPF itulah yang akan mencari penyebab kematian yang sebenarnya para korban tragedi kemanusiaan Pemilu. Apa pun hasilnya, silahkan diumumkan ke publik,” tambah Din. “Tapi jika pemerintah menolak pembentukannya, tentu nanti itu akan menjadi catatan dosa warisan yang jejak digitalnya tak akan terhapuskan.”

Tercatat sebanyak 604 orang petugas Pemilu telah meninggal dunia. Mereka meninggal dunia secara beruntun dari hari ke hari. Jumlah terbanyak terjadi di Jawa Barat 131 orang, diikuti Kalimantan Selatan sebanyak 66 orang, Jawa Timur 60 orang, Jawa Tengah 44 orang, dan lain-lain.

Pembentukan TGPF Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 tersebut dimaksud bukan untuk mencari kesalahan siapa pun, tetapi untuk mencari penyebab kematian mereka yang tak terbantahkan berdasarkan bukti-bukti jelas dan valid. Hal ini sekaligus dimaksud untuk menepis berbagai rumor yang berkembang di masyarakat mengenai penyebab kematian mereka.

Din Syamsuddin mengakui, Tim Gabungan Pencari Fakta yang diusulkan agar segera dibentuk agar masyarakat akan mendapatkan informasi yang jelas terkait kematian ratusan petugas Pemilu 2019.  Jika tidak clear soal kematian mereka, itu akan menjadi dosa warisan dan beban sejarah bagi bangsa kita, kata Din yang mantan Ketua Umum Muhammadyah dan Ketua Pengarah AMP-TKP.

Dengan kata lain, jika itu tidak jelas, sampai kapan pun peristiwa kematian itu akan dikenang dalam sejarah sebagai tragedi demokrasi pertama di dunia, tambahnya,

Meninggalnya ratusan petugas Pemilu 2019 yang terdiri dari petugas KPPS, pengawas Pemilu dan pihak keamanan, adalah kejadian luar biasa. Fenomena tersebut tidak bisa dianggap remeh. Bahkan dunia internasional mulai menyorot kasus kematian yang tidak biasanya tersebut.

Itu sebabnya, pihaknya mendesak agar DPR mendorong Pemerintah segera membentuk TPF yang independen bersama masyarakat sipil. Tim ini mesti dibentuk oleh negara dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan medis maupun tokoh masyarakat, sehingga hasilnya dipercaya dan tidak digugat.

BACA JUGA :  TIGA HAL PENTING DIPERLUKAN UNTUK KEMBANGKAN POTENSI WISATA SUMBAWA – BIMA RAYA

“Tidak ada cara lain. Itu perlu dilakukan supaya jernih sehingga tidak lagi menyesatkan atau muncul dugaan-dugaan. Negara harus segera hadir. Khawatir kalau negara tidak hadir, ini akan menjadi hiruk-pikuk,” katanya.

(YAP; foto dok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *