Community

PENTING PAHAMI SISTEM PENEGAKAN DAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH FPK DKI BERTEMU BPK PERWAKILAN DKI 

JakartaARSNewsy,-

Memandang pentingnya pemahaman sistem penegakan dan pengelolaan keuangan daerah, sejumlah Pengurus Forum Pembauaran Kebangsaan (FPK) DKI Jakarta yang dipimpin H.Zamakh Sari HM, SH,MH menemui Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Yuan Candra Djaisin, SE,MM,AK, CPA di kantornya, Kamis (1/8) 2019.

Datang bersama Sembilan orang Pengurus FPK DKI Jakarta, Ketua FPK DKI Jakarta H.Zamakh Sari HM, SH,MH atau aktab disapa H.Zamak, diterima langsung Yuan Candra, Kepala Perwakilan BPK RI Prov. DKI Jakarta berserta para kepala Sub. Direktorat BPK DKI. Bahkan sebelumnya FPK DKI Jakarta juga telah melakukan audiensi dengan Wakil Ketua BPK RI Prof.Dr.H. Bahrullah Akbar MBA.

Dalam pertemuan yang penuh kehangatan tersebut, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Yuan Chandra menjelaskan bahwa sesuai tupoksinya BPK RI Provinsi DKI tugasnya melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Pemerintah DKI Jakarta terutama terkait dengan APBD. Bahkan berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018, Pemerintah DKI Jakarta meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, ungkap Yuan, dan itu untuk kedua kalinya, karena sebelumnya tahun 2017 juga meraih WTP.

Opini WTP, tambah Yuan, merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Dan selanjutnya, pertemuan yang berlangsung hampir 2 jam tersebut, juga banyak menjelaskan tentang tupoksi BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, serta implementasi dari UU No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, tentang hasil temuan dan tindak lanjut dari hasil temuan BPK.

Sementara itu, terkait dengan Bus Trans Jakarta yang jadi sorotan masyarakat akhir-akhir ini, juga ditanyakan Penguru FPK DKI, dan mendapatkan penjelasan dari Kepala Sub. Direktorat 4, Roes Nelly, bahwa sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan DKI Jakarta, dan sudah pula disampaikan Rekomendasi ke Pemprov DKI Jakarta berupa 2 opsi untuk penyelesaian masalah tersebut.

Seperti diketahui, FPK DKI Jakarta sebagai wadah tempat berhimpun keterwakilan suku, etnis, ras dari 34 Provinsi dan etnis Tionghoa, Arab, India yang berada di Jakarta, diantara tugas pokoknya adalah menjaring aspirasi masyarakat untuk selanjutnya menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta. Untuk itu memandang perlunya peningkatan pemahaman tentang sistem pengelolaan keuangan daerah dan sistem pelaporan atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Dengan audiensi ini diharapkan lebih meningkatan pemahaman bagi pengurus FPK DKI Jakarta tentang sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Tentang peran BPK DKI Jakarta dalam penegakkan pengelolaan keuangan daerah, sehingga FPK dapat berperan secara positif di dalam mendukung penegakkan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah DKI Jakarta, ucap H..Zamakh Sari HM, SH,MH, seraya menutup perbincangan.

(YAP; foto dok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *