Knowledge

TERAPKAN OTT PADA KASUS JUAL BELI VALAS OKNUM POLSEK DIDUGA LANGGAR PROSEDUR

JakartaARSNewsy-, Malangnya nasib yang menimpa KG (41). Ibu rumah tangga ini harus meringkuk di tahanan setelah ditangkap polisi di rumahnya, atas dugaan terlibat penipuan berkedok jual-beli valuta asing (valas).KG pun melawan. Melalui kuasa hukumnya, Suratman Usman mengatakan bahwa aparat kepolisian dari Mapolsek Jakarta Pusat, yang melakukan penangkapan, tidak dilengkapi dengan bukti yang kuat tentang penipuan jual beli valuta asing.

“Klien kami ditangkap dirumahnya oleh Polsek Jakarta Pusat tanpa bukti-bukti yang kuat dengan tuduhan penipuan jual beli valuta asing’, ujar Suratman.

Suratman pun menyampaikan perihal adanya dugaan tindakan yang tidak profesional atau tindakan yang dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan secara berlebihan, telah dilakukan oleh kepolisian Polsek Jakarta Pusat.

“Dalam sejarahnya, kami belum pernah dengar bahwa kasus pidana pasal 372 dan 378 tentang penipuan dan penggelapan, yang dalam hal ini dikatakan sebagai operasi tangkap tangan (OTT)”, ujar Suratman di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020).

Suratman menjelaskan bahwa tindak kriminalisasi yang menimpa kliennya, berawal dari KG yang ingin melakukan pembelian uang dolar Amerika dengan nominal 250 ribu dolar atau senilai Rp5,5 Miliar, kepada RA. Hanya saja dalam melakukan pembayaran, KG telat beberapa jam dari waktu yang sudah disepakati. KG pun langsung ditangkap paksa oleh petugas kepolisian dengan alasan membuat kegaduhan berdasarkan laporan masyarakat.

“Ada transaksi valuta asing antara KG dengan pemilik valuta asing tersebut. Dimana pemilik valuta asing bersepakat menyerahkan valuta asing itu kepada kami, kira-kira sampai jam 12.00 WIB. Lalu pembayarannya akan dilakukan pada pukul 16.00 WIB. Ternyata pada pukul 18.00 WIB, pihak kepolisian dari Polsek Jakarta Pusat, tiba-tiba datang dan menangkap klien kami”, ujar Suratman.

Suratman menambahkan bahwa dalam surat penangkapan sudah disebut nama kliennya, tanpaterlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan, gelar perkara, penyidikan.

“Kapan proses-proses itu dilakukan dan bagaimana kepolisian itu bisa tahu bahwa yang jadi masalah itu berkaitan dengan valas dan berkaitan dengan klien kami’, tambah Suratman.

Terkait dengan penangkapan tersebut, Suratman menekankan adanya prosedur penangkapan yang &dak prosedural dan ada penyalahgunaan secara berlebihan.”Pasalnya, dalam KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan ada proses penyelidikan, gelar perkara, penyidikan, baru ditetapkan tersangka terhadap pelaku. Prosedur ini dilewati oleh petugas kepolisian. Pada pukul 18:00 wib tanggal 9 Desember 2019, pihak kepolisian datang dan langsung menangkap klien kami serta membawanya’, ujar Suratman.

Suratman menambahkan bahwa dasar penangkapan KG bermula dari laporan masyarakat tentang keributan.

Yang menjadi pertanyaan kami adalah kalau ada laporan keributan. Pertama, petugas kepolisian mendatangi lokasi kejadian, lalu melakukan penyidikan tentang penyebab terjadi keributan dan petugas harus melakukan penyelidikan untuk menemukan siapa tersangkanya, “Namun kenyataannya berbeda. Petugas kepolisian datang dan langsung menangkap klien kami, serta langsung dijadikan tersangka. Pada hari yang sama, pukul 18.00 wib dilakukan penahan, spdp, penyitaan, penggeledahan. Sungguh luar biasa. Dalam waktu kurang lebih satu jam, semua itu sudah terlaksana. Semua itu &dak masuk akal ranah pola pikir sehat kita’, pungkas Suratman.

Ferdinan, kuasa hukum KG lainnya, menambahkan, permasalahan utama perihal proses penangkapan ini berdasarkan berita yang ada di persidangan dan jawaban dari pihak termohon yang dalam penyidikan disebutkan bahwa sebelum dilakukan penangkapan, ada laporan dari masyarakat terkait kegaduhan, kemudian polisi mendatangi olah TKP, namun penyidik datang langsung membawa surat penangkapan.“Yang menjadi pertanyaan besar adalah apa yang menjadi dasar surat penangkapan itu dibawa ?.

Padahal laporan yang masuk dari masyarakat perihal kegaduhan. Kemudian penangkapan terhadap klien kami ini dengan alasan OTT.Atas kejanggalan tersebut, KG melalui kuasa hukumnya akan melaporkan Kapolsek Jakarta Pusat
ke divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya, atas dugaan pelanggaran hukum terkait prosedural dan kriminalisasi kepada dirinya. (rls: foto dok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *