Knowledge

INDONESIA PERLU DATA TUNGGAL SEBELUM VAKSINASI COVID-19 DILAKUKAN

JakartaARSNewsy-, Salah satu persoalan penting yang harus disiapkan Indonesia dalam distribusi dan pembagian vaksin Covid-19 adalah soal pendataan penduduk. Karena sebaran pulau serta penduduk yang tidak sama setiap provinsi serta data kependudukan yang belum sepenuhnya baku, berpotensi untuk mengganggu proses vaksinasi secara menyeluruh, jika kelak obat tersebut sudah tersedia.

Untuk itu Menteri BUMN  sekaligus Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengungkapkan Indonesia harus punya data tunggal vaksinasi tersebut. Itu diperlukan untuk mencegah wilayah abu-abu yang berujung kepada potensi penyalahgunaan pihak tak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan sendiri, lewat penjualan diatas harga yang ditetapkan.

“Jangan sampai ada pihak yang tidak mendapatkan vaksin atau dobel vaksin. Ini yang sering terjadi di Indonesia. Ini salah satu hal yang harus kita kurangi, zona abu-abu. Makanya, sejak awal kita sudah harus berani bicara bahwa program satu data tersebut menjadi sangat penting terkait program vaksinasi ini”, ujar Erick Thohir dalam seminar daring dari Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Kondisi itu harus disiapkan lantaran vaksin yang akan hadir, baik vaksin jadi, maupun bahan baku vaksin tidak datang secara bersamaan, melainkan secara bertahap. “Karena itulah sejak awal requirement atau request ini masuk, supaya kita bisa memetakan daerah-daerah mana saja yang akan divaksinasi. Terlebih lagi distribusinya sejak awal sudah tercantum barcode jadi tidak mungkin kirim 100 vaksin ke Bandung, tidak ada nama orang yang akan divaksin”, kata Erick Thohir.

Sebuah rumah sakit pesan 1 juta vaksin misalnya, kata dia, tetapi tidak bisa menjelaskan siapa saja yang akan disuntik vaksin. “Kita tidak menginginkan adanya grey area atau oknum-oknum yang menyalahgunakan vaksin-vaksin ini untuk dijual mahal. Ingat pada awal tahun kita pernah mengalami harga masker medis yang melesat tinggi, karena itu kita langsung turun di Kementerian BUMN, karena memang ditugaskan kita pastikan masker medis yang dijual di Kimia Farma harganya Rp2.500 waktu itu”, pungkas Erick Thohir. (wem; foto dok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *