Knowledge

13 JANUARI 2021 PENYUNTIKAN PERDANA VAKSIN COVID-19

JakartaARSNewsy-, Pemerintah akan menyelenggarakan penyuntikan vaksin guna mengatasi virus pandemi Covid-19. Secara simbolis penyuntikan perdana dipimpin langsung oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Januari 2021 mendatang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyampaikan hal tersebut di Jakarta mengatakan, vaksinasi tersebut kemudian dilanjutkan pada pada 14-15 Januari 2021 mendatang.

Ditegaskan lebih lanjut oleh Tito Karnavian walaupun vaksinasi massal akan digelar, protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M) harus tetap ditegakkan. “Kita jangan sampai kendor mengenai 3M ini, bukan hanya memakai masker jaga jarak dan cuci tangan secara benar dan sering, tapi kerumunan. Ini bisa menjadi superspreader, percuma kita melakukan tracing, nggak ada gunanya kalau masih ada kerumunan”, katanya.

Mendagri pun mengingatkan agar pemberian vaksinasi massal ini disosialisasikan dengan baik agar jangan sampai menimbulkan keributan atau rush di masyarakat. “Jangan sampai terjadi keributan juga karena vaksin seolah seperti emas bisa terjadi rebutan, kerumunan, dan lain-lain”, kata Tito Karnavian.

Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah membuat aturan terkait situasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan berkoordinasi dengan TNI/Polri dan Satpol PP serta mendirikan Posko Covid-19 di tiap daerah.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan masyarakat harus disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker menjaga jarak dan tidak berkerumun. “Narasi tentang vaksin ini jangan sampai nantinya membuat masyarakat menganggap setelah ada vaksin itu semuanya akan selesai, tidak, vaksin tidak akan seketika menghentikan Covid-19, vaksin tidak akan bisa membuat orang yang tidak divaksin itu juga luput dari Covid-19”, ucapnya.

Doni Monardo juga meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bekerja keras untuk menambah kapasitas ruang isolasi rumah sakit dengan didukung oleh pemerintah pusat. Pemda juga diminta untuk mendirikan posko mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan. (wem; foto dok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *