Knowledge

KELUARGA BESAR NA HORMATI PROSES HUKUM, PEMBUKTIANNYA ADA DI PENGADILAN

JakartaARSNewsy-, Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pajabat nonaktif Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA) menjadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur pembangunan dan perizinan, sontak hal itu membuat kalangan keluarga NA kaget dan tak percaya.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin AbdullahPasalnya dimata Keluarga dan masyarakat Sulsel, NA disebut sebagai Tokoh Andalan syarat prestasi, tidak heran NA meraih Penghargaan Anti Corruption Award Bung Hatta 2017 silam sebagai indikator dirinya sosok pribadi yang bersih dari praktek korupsi dalam menjalankan roda Pemerintahan.

“Biar bagaimana kan kami juga merasakan pedih, kasihan pak gub diperlakukan seperti itu, kami dikeluarga berdoa karena kami juga tahu bagaimana perilaku dan tipikal daripada pak nurdin abdullah seperti apa”, ujar Taufik Fakhruddin ipar NA dalam keterangannya, Selasa (23/03/2021).

Menurut Taufik Fakhruddin terseret iparnya itu lantaran di duga adanya suap dan gratifikasi oleh KPK. Namun Taufik Fakhruddin memastikan pihak keluarga besar NA bersikap kooperatif dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Apapun yang terjadi dengan beliau, kita keluarga sepakat untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, jadi kita tidak mungkin melakukan perlawanan, tidak ada itu, yang jelas proses hukum sudah berjalan”, ujar Taufik Fakhruddin yang juga menjabat Dirut Perseroda Sulsel.

Lebih lanjut Taufik Fakhruddin mengatakan keluarga besar NA sepakat dan mendukung KPK menyelesaikan berkas pemeriksaan guna membuka tabir kecerahan atas dugaan ‘kejahatan’ yang disangkakan kepada mantan Bupati Bantaeng dua periode itu dipersidangan.

“Saya yakin dan percaya bahwa akan muncul pada sebuah kesimpulan beliau bersalah atau tidak, pembuktiannya kan dipengadilan, nah sekarang proses pemeriksaan dan pemeriksaan terus berlangsung, jadi kami memang berharap agar supaya akan terang benderang”, pungkas Taufik Fakhruddin.

Sebelumnya KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021. Ketiga tersangka adalah NA, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Sulsel ER dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba AS.

Oleh KPK NA diduga menerima suap sebesar Rp. 3 milliar dari AS serta diduga menerima gratifikasi senilai Rp. 3.4 milliar. Dana milliaran itu disebutkan KPK untuk memuluskan AS mendapatkan kembali proyek yang diinginkan ditahun 2021. Sejumlah Saksi telah diperiksa oleh Tim Penyidik KPK untuk melengkapi berkas pemeriksaan, termasuk Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dipanggil KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi pada Selasa (23/03/2021).

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin AbdullahAdapun pasal yang dikenakan NA dan ER sebagai terduga penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara AS sebagai terduga  pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (rls; foto dok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *