LEGISLATOR

KOMISI VIII DPR RI KUNKER KE POLTEKESOS BANDUNG FOKUS 3 PEMBAHASAN

ARSNewsy-, Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial (Kesos) yang ada di bawah Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Kementerian Sosial (Kemensos) mendapat pemantuan dari Tim Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Pada kesempatan itu tim Kunker yang diketuai oleh Ace Hasan Syadzily saat mengunjungi Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung. Rabu (19/5/21), mengatakan bahwa dalam kunjungannya terasa sangat spesial karena dihadiri oleh 3 (tiga) pimpinan dan anggota sebanyak 16 orang yang tergabung dalam tim spesifik tersebut. “Kunjungan ini spesial karena diikuti tiga pimpinan dan 16 anggota, tentunya karena masalah Kesejahteraan Sosial ini sangat menjadi fokus kita di komisi VIII”, katanya.

Dalam kunker ini ada tiga fokus pembahasan yang disampaikan oleh komisi VIII. Pertama, menurut Ace Hasan Syadzily, Komisi VIII memiliki perhatian serius terhadap pengembangan SDM sosial. “Hampir sekian banyak dari bagian besar fungsi kita seperti pengawasan, anggaran dan legeslasi itu kita memprioritaskan penanganan permasalahan sosial”, ujarnya.

Lebih lanjut Ace Hasan Syadzily menambahkan jika dari sisi legeslasi, mereka sedang menyusun atau revisi terhadap undang-undang kesejahteraan lanjut usia. Menurutnya keberadaan Poltekesos ini penting untuk memberikan masukan.

Kemudian yang kedua, Komisi VIII ingin tau proses peninggkatan SDM Kessos dalam hal kesejahteraan sosial. Undang-undang nomer 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial (pekerja sosial) menjadi payung hukum dan tentunya harus seiring dengan meningkatnya kapasitas SDM.

Komisi VIII mengharapkan kedepan Peksos bisa betul-betul di didik dibina dan harus memiliki kompetensi yg tinggi agar menjadi Peksos yang professional. Pembahasan terakhir yang ketiga tentang rencana pembangunan kampus II Poltekesos Bandung dan pola pembibitan mahasiswa Poltekesos Bandung.

Dalam kunker juga disampaikan update terakhir tentang tindak lanjut undang-undang nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial. Sudah ada Peraturan menteri sosial (Permensos) tentang standar praktik pekerja sosial dan tentang registrasi ijin praktik pekerja sosial. (rls; foto dok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *