Women Insight

DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DITANGAN KADES PEREMPUAN BERI RASA AMAN DAN NYAMAN

ARSNewsy-, Di Indonesia berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No.77 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan jumlah desa yang terdaftar di Kemendagri sekitar 83.441dan 3,886 kepala desanya adalah perempuan.

Indo Upe Kepala Desa KalepuDi tangan para kepala desa perempuan tersebut terwujud harapan desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Menjadi kepala desa perempuan pertama di desanya, membuat Indo Upe begitu bersemangat, pelan tapi pasti sejumlah program yang pro perempuan dan anak diupayakannya. Indo Upe merupakan satu dari tiga kepala desa di Kabupaten Mamuju. Menjadi kepala desa perempuan dirinya menunjukkan keberpihakan yang besar terhadap perempuan dan kelompok tertinggal di desanya. Dengan memastikan perempuan dan kelompok tertinggal bersuara dalam setiap perencanaan penganggaran desa.

“Tidak hanya hadir, tapi juga bersuara dan menentukan usulan-usulan mereka secara partisipatif,” kata Upe Indo pada bincang-bincang  dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di tengah Rapat Koordinasi Nasional Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), baru-baru ini.

Kepala Desa Kalepu, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ini pun bergerak cepat. Dia paham kalau kebutuhan utama desanya adalah sarana transportasi bagi warganya, yang jauh dari berbagai layanan public. “Saya langsung menyediakan mobil ambulans, karena akses ke layanan kesehatan sangat jauh. Harus melalui Kabupaten Mamuju Tengah untuk sampai ke puskemas. Saya bayangkan ibu-ibu kalau mau bersalin tengah malam mau pakai apa untuk ke puskesmas dan RS, sementara desa gelap gulita jalan rusak dan harus melewati jalan-jalan medan berat untuk sampai ke jalan raya”, kata Indo Upe.

Dalam prakteknya ambulans tidak hanya berfungsi membawa orang sakit atau ibu yang akan bersalin, tapi juga menjadi alat angkut andalan bagi warga desa saat ada acara   pernikahan, akikah dan acara urgen lainnya. Dari peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan itu, lahirlah anggaran pencegahan perkawinan anak dan penguatan pemberdayaan perempuan. Pada 2019 dananya mencapai Rp133 juta atau 16 persen dari anggaran desa. Pada 2020 turun karena ada perubahan APBD akibat pandemi. Pada 2021 anggaran ini kembali naik menjadi menjadi Rp137 juta.

“Perjalanan ini masih panjang. Masih banyak yang ingin saya lakukan, pembangunan sarana jalan agar perempuan dapat beraktivitas di malam hari dan ingin memberdayakan perempuan buruh panen jagung”, kata Indo Upe.

Kepala Desa Jeruju Besar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Nurhalijah punya cerita berbeda. Dia menggali potensi ekonomi desa dengan melibatkan kelompok perempuan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Desa Wisata. Bersama kelompok UMKM perempuan binaannya, dilakukanlah pembibitan dan pengolahan pakan ikan secara mandiri. Bibit dan bahan baku pakan ikan bersumber dari desa sendiri.

Disamping itu, pemerintah desa bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelompok perempuan juga mengembangkan Desa Wisata “Eco Tour Park”. Konsep desa wisatanya pun, diupayakan semaksimal mungkin tidak melibatkan pekerja anak.

“Sebanyak 40 persen UMKM di desa kami melibatkan kelompok perempuan. Ada beberapa unit usaha yang kami bentuk dengan melibatkan kelompok perempuan, diantaranya adalah toko bangunan dan pembudidayaan ikan”, tutur Nurhalijah.

Selain itu, kelompok perempuan Desa Jeruju Besar juga mengembangkan Unit Usaha Internet Desa. Mereka melatih anak-anak muda di desa mulai dari pemasangan peralatan, jaringan, pengoneksian jaringan, hingga teknisi jaringan, sehingga semua titik RT memiliki jaringan internet. Menurut Nurhalijah internet merupakan suatu kebutuhan pokok untuk mengakses informasi bagi masyarakat desa, khususnya anak-anak sekolah.

Nurhalijah Kepala Desa Jeruju BesarNihil Perkawinan Anak

Lebih dari 12 tahun menjabat kepala desa di Desa Cakkebone, Kecamatan Awangpone, Ummi Kalsum telah berhasil mengubah wajah desanya menjadi lebih berseri tanpa kasus perkawinan anak sedikitpun. Perhatian besar juga ada untuk mengembalikan anak tidak sekolah untuk kembali sekolah. Dua upaya luar biasa itu, belakangan malah menjadi jalan bagi Kabupaten Bone meraih penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan terkait komitmen pemerintah desa dalam menihilkan perkawinan anak sejak tahun 2009.

Umi Kulsum bersama seluruh desa di wilayah Bone, telah bahu membahu menihilkan perkawinan anak, sebagai gerbang menuju pembangunan manusia yang lebih baik lagi. Kini dirinya dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Perempuan Kepala Desa Indonesia di wilayah Bone.

Menanggapi kisah para perempuan kepala desa, Menteri Bintang Puspayoga mengaku sangat bangga dan kagum dengan kiprah mereka. Para perempuan kepala desa telah membuktikan kalau dirinya mampu bekerja dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi bahkan pusat. “Kepala desa perempuan, sudah membuktikan peranannya yang luar biasa dalam membangun masyarakatnya, kaumnya yakni kaum perempuan, dan anak-anak yang lahir di desa itu”, katanya.

Bintang Puspayoga berharap para kepala desa, khususnya yang perempuan, dapat mewujudkann program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak secara seksama. Pasalnya, desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak. Aparat di desa juga harus memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak.

Karena itulah, DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan.

“DRPPA merupakan model desa yang dikembangkan oleh Kementerian PPPA untuk dapat menjawab lima arahan Presiden Joko Widodo, yang dimulai dari tingkat desa”, ujar Bintang Puspayoga.

Kelima arahan yang dimaksud adalah, upaya peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender; peningkatan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/ pendidikan anak; penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;  penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak.

“Selain untuk mewujudkan lima arahan Presiden, DRPPA juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan gender, serta meningkatkan peran aktif perempuan terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Jika terjadi kekerasan, maka perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan yang komprehensif”, kata Bintang Puspayoga.

DRPPA punya ukuran keberhasilan pembangunan dan pengembangan. Keberhasilan yang diukur, antara lain sejauh mana kebijakan di desa mengatur tentang implementasi DRPPA, meningkatnya perempuan wirausaha di desa, meningkatnya keterwakilan perempuan di struktur desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meningkatnya partisipasi perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa, meningkatnya peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak ada anak yang bekerja, tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun, serta tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bintang Puspayoga menyadari, banyak persoalan perempuan dan anak datang dari desa. Karena itu dia tak pernah berhenti mengajak semua pihak, khususnya para perempuan yang menjadi kepala desa, untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak yang ada si wilayahnya. “Ayo kita tata desa kita supaya berbagai permasalahan perempuan dan anak kita dapat terpecahkan bersama. Kami percaya para perangkat desa dan masyarakat desa mampu menyelesaikan persoalan yang kita hadapi”, katanya.

Sebagai tindak lanjut rakornas DRPPA akan diutamakan sejumlah desa yang akan menjadi pilot project DRPPA. Secara simultan, seluruh pemangku kepentingan akan bersinergi mewujudkan tatanan ekonomi sosial yang lebih baik untuk kesejahteraan keluarga di perdesaan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang PuspayogaTata Kelola Desa

Menteri Desa Pembangunan Daerah Terpencil dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Menteri, sangat menghargai kepemimpinan perempuan di desa-desa. Layaknya pemimpin, para perempuan juga mampu memberi pelayanan terbaik kepada masyarakatnya, sama dengan yang dilakukan para pria yang sama-sama memimpin desa.

Saat ini ada lebih dari 74 ribu desa di seluruh Indonesia. Semuanya terus berupaya untuk maju, dengan terus dikawal oleh keberadaan dana desa. “Sedikitnya 43 persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Dengan menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak di desa, berarti kita semua sudah menyelesaikan 43 persen permasalahan perempuan dan anak di Indonesia,” ujar Gus Menteri.

Gus menteri juga memahami beratnya tugas para pemimpin desa. Tapi kunci dari semua itu adalah tata kelola baik. Maka dia mendorong seluruh kepala desa di Indonesia, untuk melakukan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa. Tujuannya, agar lebih mempermudah memetakan permasalahan dan potensi suatu desa. “Saya sangat yakin, para perempuan kepala desa ini semuanya sanggup menata dengan baik sistem pendataan di desanya. Semoga desa yang nyaman, aman, ramah perempuan dan peduli anak, dapat terwujud”, katanya.

Sebanyak 3.886 perempuan Kepala Desa, hadir dan turut berpasrtisipasi aktif mewarnai Rapat Koordinasi Nasional Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Selasa (8/6).  Berlangsung secara terbatas di Auditorium Perpustakaan Nasional dan disiarkan dalam jaringan melalui kanal Youtube Kementerian PPPA, rakornas juga diikuti seluruh Dinas PPPA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota serta para pendamping desa. (rls; foto dok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *